PERATURAN DESA KALIPLOSO NOMOR 9 TAHUN 2016

  21 Maret 2018  |  DESA KALIPLOSO

 

PERATURAN DESA KALIPLOSO

NOMOR 9  TAHUN 2016

 

TENTANG

 

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

 

 

KEPALA DESA KALIPLOSO,

 

 

Menimbang     :

 

 

  1. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari sumber pendapatan desa;
  2. bahwa sumber pendapatan desa perlu digali potensinya  untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kaliploso tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa.

 

Mengingat       :

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 5/E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
  10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15).

 

                                     

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPLOSO

dan

KEPALA DESA KALIPLOSO

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan     : PERATURAN DESA KALIPLOSO TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA        

                                                  

                                                              

                  

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2.  Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3.  Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4.  Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.

5.  Camat adalah Camat Cluring Kabupaten Banyuwangi.

6.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. 

7.  Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah  desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.  Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9.  Kepala desa adalah Kepala Desa Kaliploso.

10.     Perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

11.     Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam  penyelenggaraan pemerintahan         desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12.     Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra   pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13.     Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa. 

14.     Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. 

15.     Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan. 

16.Tanah kas desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk    membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa. 

17.     Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan  jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 

18.     Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan      dan sudah melembaga serta  mengandung  unsur-unsur  timbal  balik  yang  bersifat  sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa   untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik meteriil maupun spirituil.

19.     Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan         sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

20.     Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah  rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

21.     Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah  daerah  untuk  desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh daerah. 

22.Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah  pusat untuk  desa, yang bersumber dari APBN.

 

 

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

 

Pasal 2

 

1.  Sumber pendapatan desa terdiri atas: 

a. pendapatan asli desa;

b. bagi hasil pajak daerah;

c. bagian dari retribusi daerah;

d. alokasi dana desa;

e. dana desa;

f.  bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya;

g. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

 

2.  Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh dikelola oleh pemerintah daerah. 

 

 

 

BAB III

JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

 

Pasal 3

 

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. hasil usaha desa;

b. hasil kekayaan desa;

c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;

d. hasil gotong royong;

e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 

 

                                             

Pasal 4

 

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas: 

a. badan usaha milik desa;

b. badan kredit desa;

c. koperasi desa. 

 

 

Pasal 5

 

Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hasil pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri atas: 

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

c. bangunan milik desa;

d. kuburan desa;

e. lapangan desa;

f.  saluran air milik desa;

g. lain-lain kekayaan milik desa. 

     

 

Pasal 6

 

  1. Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dapat berupa: 

a. sewa;

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pemanfaatan; dan               

d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

 

  1. Jangka waktu pemanfaatan (sewa) tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.   

  

Pasal 7

 

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupakan kerjasama yang bersifat mengikat kepada masyarakat pemilik usaha untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

 

Pasal 8

 

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d merupakan kerjasama yang bersifat spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa  dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat insidentil  maupun kebutuhan yang berkelanjutan.

 

 

Pasal 9

 

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terdiri atas: 

a.  jasa giro;

b.  pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

c.  penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan  untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum (public service); 

d.  hasil kerjasama  desa;

e.  hasil penyertaan modal desa;

f.   lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

 

Pasal 10

 

  1. Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah       desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
  2. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan desa. 

 

 

        

BAB V

PUNGUTAN DESA

 

Pasal 11

                                             

  1. Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa, yang  berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan  dengan peraturan desa;

 

 

  1. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan-pungutan  yang  belum dipungut oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
  2. Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu;
  3. Petunjuk pelaksanaan dan petugas pungutan desa ditetapkan oleh kepala desa. 

                                                           

                                                             

 

BAB VI

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

 

Pasal 12

 

  1. Desa memperoleh bagian dari pajak dan retribusi daerah.
  2. Ketentuan mengenai besarnya bagian dari pajak dan retribusi daerah ditentukan oleh bupati. 

 

Pasal 13

                                             

Dana yang berasal dari bagian pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh desa dipergunakan untuk keperluan desa yang ditetapkan melalui APB Desa. 

                                             

                                                 

 

BAB VII

ALOKASI DANA DESA

 

Pasal 13

 

  1. Alokasi Dana Desa adalah pendapatan desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d;
  2. Ketentuan mengenai besarnya penerimaan alokasi dana desa ditetapkan oleh Bupati.                

                          

Pasal 14

 

Dana yang berasal dari alokasi dana desa dipergunakan untuk keperluan desa yang  ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. 

                                                                                      

 

 

BAB VIII

DANA DESA

 

Pasal 15

 

  1. Dana Desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e;
  2. Ketentuan mengenai besarnya penerimaan Dana Desa ditetapkan oleh Bupati.

 

                                          

Pasal 16

 

Dana yang berasal dari dana desa dipergunakan untuk keperluan desa yang  ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. 

 

 

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

SUMBER PENDAPATAN DESA

 

Pasal 17

 

Pengembangan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa,   pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah. 

 

Pasal 18

 

  1. Upaya meningkatkan pendapatan desa melalui pemberdayaan potensi desa dilakukan dengan cara: 
  1. mendirikan badan usaha milik desa;
  2. mengadakan kerjasama antar desa;
  3. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
  4. melakukan pinjaman desa. 
  1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan   peraturan desa tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 19

 

  1. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana  dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh BPD, camat dan bupati atau pejabat yang berwenang; 
  2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada  pemerintah desa dan/atau BPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 

         

Pasal 20

 

  1. Tanah kas desa dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali untuk  kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pemindahtanganan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
  1. penjualan;
  2. tukar menukar;
  3. hibah;
  4. penyertaan modal pemerintah dan atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah. 
  1. Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa dan persetujuan dari bupati;
  2. Pengecualian pemindahtanganan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
  1. rencana  penggunaan tanah kas desa yang akan dipindah tangankan kepada pihak lain tidak merugikan desa;
  2. pemindahtanganan tanah kas desa harus mendapatkan tanah pengganti yang  lebih produktif dan letaknya lebih strategis;
  3. ganti rugi tanah kas desa yang berupa uang, harus digunakan untuk membeli  tanah yang lebih produktif dan letaknya lebih strategis, atau dalam keadaan memaksa dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan bupati. 
  1. Instansi pemerintah atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan  kekayaan desa wajib memberikan kontribusi kepada desa yang bersangkutan yang  besarnya ditetapkan dalam peraturan desa. 

 

 

Pasal 21

 

  1. Jenis Tanah kas desa kaliploso terdiri dari :
  1. Tanah sawah dan;
  2. Tanah darat.

 

  1. Tanah sawah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a seluas 69.192 m2 lokasi, luas dan peruntukanya sebagai berikut :
  1. Lokasi dusun plosorejo seluas 54.236 M2 digunakan untuk lahan pertanian;
  2. Lokasi dusun pancursari seluas 14.956 M2 digunakan untuk lahan pertanian.

 

  1. Tanah darat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b seluas 26.481 m2 lokasi, luas dan peruntukanya sebagai berikut :

 

  1. Lokasi Dusun Plosorejo seluas 21.955 m2 dengan rincian :
  1. Luas 1.700 m2 untuk bangunan kantor pemerintahan desa;
  2. Luas 5.680 m2 untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri I Kaliploso;
  3. Luas 3.060 m2 untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri II Kaliploso/regrop;
  4. Luas 677 m2 untuk bangunan balai dusun dan TK Dharma wanita Kaliploso;
  5. Luas 36 m2 untuk bangunan penampung tower air bersih;
  6. Luas 2 m2 untuk tempat jetpam tower air bersih;
  7. Luas 4.750 m2 untuk gumuk mangir;
  8. Luas 2.550 m2 lahan kosong;
  9. Luas 3.500 m2 untuk tepat pemakaman umum.

 

  1. Lokasi Dusun Kalirejo seluas 4.526 m2 dengan rincian :
  1. Luas 1.470 m2 untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri III Kaliploso;
  2. Luas 506 m2 untuk bangunan balai dusun dan Poskesdes;
  3. Luas 2.550 m2 untuk tepat pemakaman umum.

 

 

 

BAB X

KETENTUAN  LAIN-LAIN

 

Pasal 22

 

  1. Pengelolaan sumber pendapatan asli desa dan jenis pendapatan desa  sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 menjadi kewenangan pemerintah daerah apabila desa statusnya berubah menjadi kelurahan;
  2. Kekayaan desa menjadi kekayaan pemerintah daerah apabila statusnya berubah menjadi kelurahan;
  3. Pemanfaatan tanah kas desa dapat disewakan dan hanya untuk ditanami tanaman musiman/holtikultura kecuali yang saat peraturan desa ini diundangakan sudah ditanami tanaman buah jeruk  maka pada tahun 2026 tanah tersebut harus sudah dikosongkan dari tanaman buah jeruk tersebut.
  4. Bagi penyewa tanah kas desa yang saat ini sudah ditanami tanaman buah jeruk diwajibkan memberikan partisipasi sebesar 5 (lima) perseratus dari hasil produksi. 
  5. Pengelolaan tanah kas desa melalui sistem sewa akan diatur lebih jelas dalam peraturan kepala desa.
  6. Dalam melaksanakan pengelolaan tanah kas desa, kepala desa dapat menguasakan kepada tim pengelola tanah kas desa.
  7. Personalia tim pengelola tanah kas desa terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat, dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
  8. Tugas pokok dan fungsi tim pengelola tanah kas desa diatur dalam peraturan kepala desa.

 

 

BAB X

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal 23

 

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaliploso.

 

 

          Ditetapkan di Kaliploso

          Tanggal 15 Desember 2016

 

              KEPALA DESA KALIPLOSO

 

 

 

 

                WARSITO HADI

 

Diundangkan di Kaliploso

Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DESA KALIPLOSO

 

 

Contact Details

  Alamat :   Jalan Raya Plosorejo no. 21
  Email : desakaliploso@gmail.com
  Telp. : (0333) 392366 WA : +6283836942460
  Instagram :
  Facebook : desa kaliploso
  Twitter : desakaliploso@gmail.com


© 2019,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi