PERDES BUMDES KALIPLOSO 2016

  21 Maret 2018  |  DESA KALIPLOSO

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN CLURING

DESA KALIPLOSO

 

 

PERATURAN DESA KALIPLOSO

NOMOR 3 TAHUN 2016

 

TENTANG

 

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA KALIPLOSO

 

Menimbang    :   a.   bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut ;

                          b.   bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa ;

                          c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ;

 

Mengingat      :    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
  4. Peraturan Menteri Desa, Pmbangunan Daerah Tertinggal dean Transmisgrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dean Pembubaran badan Usaha Milik Desa ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;  
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 6) ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15) ;
  8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 3) ;

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPLOSO

 

dan

 

KEPALA DESA KALIPLOSO

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan   :    PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi ;

 

  1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
  2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ;
  3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
  4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ;
  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
  6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kaliploso ;
  7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa  dan  Perangkat  Desa  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
  10. Badan Usaha Milik Desa adalah badan  usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa ;
  11. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

 

 

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal  2

 

Maksud pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk mewadahi dqan mengembangkam potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Kaliploso

 

Pasal  3

 

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah :

  1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  2. Meningkatkan pendapatan asli Desa
  3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

 

 

 

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

 

Pasal  4

 

  1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa.
  2. Badan Usaha Milik Desa dinamakan Abadi.
  3. Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di wilayah Desa Kaliploso Kecamatan Cluring
  4. Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa Abadi dapat berlokasi di luar Desa Kaliploso Kecamatan Cluring.

 

 

 

BAB IV

ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

 

 

Pasal  5

 

Badan Usaha Milik Desa dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

 

 

 

Pasal 6

 

Fungsi Badan Usaha Milik Desa adalah :

  1. Meningkatkan ekonomi masyarakat ;
  2. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat ;
  3. Menggali potensi perekonomian yang ada di wilayah Desa Kaliploso.

 

 

 

Pasal 7

 

  1. Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa adalah :
  1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Jasa Keuangan Mikro ;
  2. Usaha Perdagangan ;
  3. Penyediaan Kebutuhan Pokok ;
  4. Industri kecil dan kerajinan
  5. Menyelenggarakan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
  1. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Kaliploso

 

 

Pasal 8

 

Badan Usaha Milik Desa dilarang menjalankan usaha :

  1. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  2. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat ;
  3. Merugikan kepentingan masyarakat.

 

 

 

BAB V

KEPEMILIKAN

 

Pasal 9

 

  1. Badan Usaha Milik Desa adalah milik Pemerintah Desa Kaliploso ;
  2. Kepemilikan Pemerintah Desa atas Badan Usaha Milik Desa diwakili oleh Kepala Desa.

 

BAB VI

ORGANISASI

 

Bagian Kesatu

Pengelola

 

Pasal 10

 

  1. Pengelola Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
  2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  1. Penasihat ;
  2. Badan Pengawas ; dan
  3. Pelaksana Operasional.
  1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
  2. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
  3. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
  4. Organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

 

 

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

 

Pasal 11

 

  1. Pelaksana Operasional terdiri dari :
  1. Manager ;
  2. Sekretaris ; dan
  3. Bendahara.
  1. Dalam melaksanakan operasional Badan Usaha Milik Desa dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

 

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Manager

 

Pasal 12

 

Manager mempunyai tugas :

  1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa ;
  2. Membina pegawai pelaksana operasional ;
  3. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa ;
  4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Badan Usaha Milik Desa ;
  5. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD melalui usul Badan Pengawas ;
  6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

 

Pasal 13

 

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
  2. Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
  3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Manager dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa dan tembusan kepada BPD.
  4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (ssembilan puluh) hari setelah tahun buku Badan Usaha Milik Desa ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

 

 

Pasal 14

 

Manager dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

  1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
  2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Badan Pengawas ;
  3. Mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan ;
  4. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Badan Usaha Milik Desa ;
  5. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
  6. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Badan Usaha Milik Desa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan BPD atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
  7. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

 

 

 

Paragraf 2

Sekretaris

 

Pasal 15

 

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
  2. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
  3. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
  4. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
  5. Menyusun rencana program kerja organisasi.

 

 

Pasal 16

 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

  1. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
  2. Menandatangani surat-surat ;
  3. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi Badan Usaha Milik Desa ; dan
  4. Penatausahaan perkantoran.

 

 

Paragraf 3

Bendahara

 

Pasal 17

 

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
  2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa ;
  3. Menyusun laporan keuangan ;
  4. Mengendalikan anggaran.

 

 

Pasal 18

 

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

  1. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
  2. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

 

 

 

BAB VII

PEGAWAI

 

Pasal 19

 

  1. Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Badan Usaha Milik Desa harus memenuhi persyaratan :
  1. Warga Negara Republik Indonesia ;
  2. Penduduk Desa Kaliploso Kecamatan Cluring yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;
  3. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan yang sederajat ;
  4. Berkelakuan baik ;
  5. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
  6. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
  7. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
  8. Lulus seleksi.
  1. Batas usia purna tugas pegawai Badan Usaha Milik Desa adalah 55 (lima puluh lima) tahun dan atau meninggal dunia.

 

 

Pasal 20

                                                       

Pegawai Badan Usaha Milik Desa wajib :

  1. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Mendahulukan kepentingan Badan Usaha Milik  Desa di atas kepentingan lainnya ;
  3. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan
  4. Memegang teguh rahasia Badan Usaha Milik Desa dan rahasia jabatan.

 

 

Pasal 21

 

Pegawai Badan Usaha Milik Desa dilarang :

  1. Contact Details

      Alamat :   Jalan Raya Plosorejo no. 21
      Email : desakaliploso@gmail.com
      Telp. : (0333) 392366 WA : +6283836942460
      Instagram :
      Facebook : desa kaliploso
      Twitter : desakaliploso@gmail.com


    © 2019,   Web Desa Kabupaten Banyuwangi